bagaimana situs pegawai dan pemweintahan sipil yang dibentuk oleh pemerintahan masa hindia belanda pada zaman pendudukan jepang

untuk status pegawai dan pemerintahan sipil tetap mendapatkan pengakuan (kedudukannya tetap diakui) dari pemerintahan Jepang. dengan catatan mereka ini berada dalam visi yang sama dengan pihak pemerintah. namun untuk jabatan Gubernur Jenderal masa Hindia Belanda dihapus. kedudukan itu diambil alih oleh panglima tentara Jepang. selain itu, status badan pemerintahan dan UU di masa Belanda tetap diakui sah untuk sementara, asal tidak bertentangan dengan aturan kesetiaan tentara Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang politik dan birokrasi dampak yang dirasakan bangsa Indonesia antara lain terjadinya perubahan struktur pemerintahan dari sipil ke militer, terjadi mobilitas sosial vertikal (pergerakan sosial ke atas dalam birokrasi) dalam masyarakat Indonesia. Sisi positif yang dapat Anda ketahui, bangsa Indonesia mendapat pelajaran berharga sebagai jawaban cara mengatur pemerintahan, karena adanya kesempatan yang diberikan pemerintah Jepang untuk menduduki jabatan penting seperti Gubernur, dan wakil Gubernur, Residen, Kepala Polisi